Kesatuan Masyarakat Hukum Adat ataupun masyarakat yang berada dalam
Kawasan tertentu dapat mengajukan hak komunal dengan memenuhi persyaratan yang
ditentukan dalam Peiaturan l{enteri Agraria/Tata Ruang dan Kepala RPN-Nomor 10
Tahun 2ll6.ffat tomunat ditinjau dari-UUPA tidak termasuk sebagai salah satu jenis
hak atas tanah, | read More...
Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatnnya, wajib memberikan salinan akta kepada para pihak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 ayat (1) UU Perubahan yang berbunyi :(1) Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan | read More...
Tanah merupakan suatu yang sangat berharga bagi warga Negara Indonesia pada khususnya sehingga tanah harus didaftarkan dalam pendaftaran tanah harus dilakukan oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah diangkat atau ditunjuk oleh Negara dalam rangka pendaftaran tanah yang dituangkan dalam akta otentik. Akta otentik | read More...
ABSTRAK
KEPASTIAN HUKUM KUASA MENJUALKAN DALAM JUAL BELI HAK ATAS TANAH KAVELING
Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah terdapat norma kosong mengenai tidak adanya pengertian mengenai kuasa menjualkan tersebut dalam peraturan perundang-undangan, | read More...
Kebijakan pengampunan pajak menjamin kerahasiaan data dan informasi wajib pajak, serta mewajibkan Notaris untuk merahasiakan data wajib pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 2 dan 3 UU Pengampunan Pajak. Permasalahan muncul ketika Jabatan Notaris dimasukkan sebagai salah satu pihal pelapor sebagaimana berdasarkan pada Pasal | read More...
